Kamis, 23 Februari 2012

Pengentasan Kemiskinan Melalui Budidaya Tanaman Jarak Pagar


Pemerintah yang demokratis, pada hakekatnya bertanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memiliki posisi yang strategis, karena mempunyai hak untuk dilayani oleh sang penguasa. Bagaimana akuntabilitas penguasa bisa mempertanggungjawabkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakatnya.
Semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pemimpin ini sangat peduli untuk mengadakan refitalisasi pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh birokrasi. Karena bangsa Indonesia harus bangkit kemandiriannya untuk meningkatkan taraf hidupnya lebih baik. Kondisi riil yang sangat mengemuka, mengapa problem angka kemiskinan semakin meningkat, apalagi ketika pada bulan oktober 2005 dibarengi kenaikan harga BBM. Dimana untuk menanggulangi kenaikan tersebut, berbagai kebijakan baru digulirkan oleh pemerintah pusat khususnya menyangkut peningkatan pendapatan masyarakat marginal yang banyak berada di pedesaan.
Kita sering mengikuti di berbagai media tentang program refitalisasi pertanian di angkat dalam berbagai forum dipusat maupun didaerah. Namun dalam proses implementasinya belum dapat menyelesaikan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada di pedesaan. Para petani dalam menikmati hasil pertaniannya hanya bisa menikmati panen tapi belum bisa merasakan hasilnya secara riil untuk mensejahterakan keluarganya, justru yang terjadi malah sebaliknya. Dari hasil pengamatan di lapangan jumlah petani semakin berkurang, apakah karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perindustrian dan perumahan, atau apakah permasalahan SDM belum tersentuh seluruhnya secara riil oleh pelayanan pemerintah dibidang pertanian.
Bagaimana Dengan Manfaat Subsidi Langsung ?

Kalau kita perhatikan pembelajaran masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan secara utuh, ternyata yang terjadi justru masyarakat hanya terdesain sebagai penunggu dan pemakai, semisal kebijaksanaan pemerintah dalam kenaikan BBM, dari bagian income, dianggarkan sebagian untuk subsidi bantuan langsung atas kompensasi kenaikan BBM melalui beberapa program bantuan kemiskinan diantaranya: GAKIN, BLT, JPS, BOS. Proyek-proyek yang mengarah kepada bantuan langsung, nampaknya masyarakat hanya sebagai penerima / pemakai dan selalu menunggu apa yang diberikan pemerintah. Dari subsidi yang diterima langsung oleh masyarakat kelihatannya dapat membantu kesulitan atas beban yang berat terhadap biaya hidup dan memang merupakan hal yang positif, namun ternyata angka kemiskinan semakin bertambah - Mengapa demikian ? Dari informasi yang diperoleh, bantuan subsidi tersebut malah menjadikan kreatifitas masyarakat menurun, seperti paribahasa menyatakan, mereka hanya diberikan ikan tanpa memberi kail.
Oleh sebab itu coretan artikel ini urun rembuk mungkin para pemerhati sepakat agar diadakan evaluasi mendasar tehadap program pengentasan kemiskinan khususnya dibidang pertanian untuk pengganti BBM alternatif dari bahan baku Nabati. Untuk evaluasi perlu memanfaatkan forum komunikasi internal dan eksternal, misalnya bisa mengadakan program dengan melakukan dialog interaktif pada forum-2 tertentu, mungkin bisa mengajak kerja sama dengan pihak-piha vendor bidang informasi telekominikasi untuk memfasilitasi dengan teknologi yang dimiliki sebagai partisipasi pada rakyat, misalnya pihak Telkomsel, XL, Indosat dan vendor-vendor yang seprofesi, maupun media visual lainnya. Mereka secara berkesinambungan mengadakan penjaringan secara interaktif, untuk memperoleh validasi data riil dan hasil yang benar secara representatif dan obyektif tentang apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, misalnya seberapa besar benefit dan biaya yang dinikmati masyarakat terhadap subsidi langsung? Apakah program BBM nabati lebih melatih kemandirian ketimbang subsidi langsung? Apakah program pemerintah pusat terhadap pengembangan penanaman jenis tanaman yang mengandung minyak sudah tersosialisasi didaerah kabupaten kota seluruh Indonesia khususnya di Jawa Timur? Bagaimana responsifitas Pemerintah daerah setempat dan masyarakatnya? apakah pasif / aktif atau ada pilihan lainya? Bagaimana dengan kondisi masyarakat marginal? Apakah jenis tananaman Jarak pagar, sawit yang saat ini di canangkan oleh pemerintah pusat untuk persiapan pangganti BBM Alternatif cocok untuk dibudidayakan? bagaimana manfaat masing-masing jenis tanaman yang menghasilkan minyak pengganti bio diesel / biofuel? Apakah jarak pagar paling menyentuh masyarakat dan paling efisien dikembangjkan secara masal? Bagaimana dengan minyak yang dihasilkan olek klenteng ( biji Kapuk), Kelapa Sawit, Kopra, Bunga matahari, minyak jelantah? Apakah minyak tanah bisa di extrasifikasi dengan minyak nabati? Bagaimana analisa ekonominya, mana yang paling mengena dalam menmberikan solusi BBM alternatif? dst.
Pekerjaan besar ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Barangkali masukan obyektif melalui media komunikasi interaktif dengan kerja bareng lebih mengena. Memperhatikan terhadap program subsidi langsung bagaimana program tersebut dapat mendidik masyarakat sebagai pelaku pembangunan bukan sekedar menunggu atau suatu bentuk ketergantungan akan bantuan langsung dalam bentuk uang.

Revitalisasi Pertanian, Melalui Pengembangan Bahan Baku Nabati

Bertepatan dengan adanya revitalisasi pertanian dan diiringi dengan penggiatan program pengembangan hasil pertanian untuk menghasilkan minyak nabati, sebaiknya para pemerhati, penggiat yang peduli dibidang ini segera diajak kerjasama dengan Pemerintah Propinsi maupun kabupaten/ kota dan dirancang serta dirangsang dengan kemasan yang menarik secara terprogram dan transparan, diagendakan pada APBD pusat, Propinsi, Kabupaten/ kota, angka yang jelas, dan pelaksanaanya juga akuntabel. Dari mulai anggaran sosialisasi, penyediaan lahan yang belum termanfaatkan / lahan kritis diidentifikasi, pembibitan, budidaya sampai pasca panen. Demikian pula problem pemasaran, siapa yang ditunjuk bertanggung jawab sebagai pemasarannya.
Pemerintah sebagai kolifah wajib hukumnya untuk memimpin gerakan kerja bareng dengan para praktisi, swasta, penggiat hasil pertanian untuk menyeleksi dan, mengadakan riset berbagai jenis tanaman yang bisa meproduksi minyak dalam mendukung program BBM nabati pengganti BBM minyak bumi. Pemberdayaan masyarakat melalui program ini harus dengan memberikan contoh keteladanan, bisa melalui forum-forum/pertemuan di desa, kelompok kegiatan agama, organisasi massa, kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh di daerah baik skala local atau skala menengah,. lingkungan pondok pesantren, lingkungan lembaga swadaya masyrakat yang punya komitmen untuk mengentas kemiskinan, mereka yang lebih tau akan kondisi riil masyarakat setempat dan bagaimana pola pemberdayaan sesuai kondisi dan karateristiknya. Sudah waktunya pola-pola subsidi mulai dirubah dengan yang bermakna produktifitas bukan pola memanjakan. dengan memfasilitasi pengembangan pertanian khususnya melalui budidaya jarak pagar yang tentunya sangat efektif berkaitan dengan mahalnya BBM dari minyak bumi.
Indonesia sebagai Negara yang paling potensial memliki sumber daya alam dibandingkan negara lain di berbagai negara maju, akan sangat ironis sekali apabila potensi alam yang subur kalau tidak dikelola secara serius dan professional, bukannya malah dibiarkan sampai terjadi keterpurukan ekonomi dan bertambahnya angka kemiskinan sepanjang tahun.
Apakah yang sebaiknya dilakukan pemerintah propinsi kabupaten dan kota untuk mengentas kemiskinan dengan kemandirian? Kalau melihat data kondisi desa tertinggal antara lain di wilayah Jawa Timur belum memperoleh hasil yang menggembirakan. SDM petani mayoritas masih banyak yang rendah. Secara riil, angka kemiskinan menaik, haruskah masyarakat hanya dapat menunggu dampak krisis BBM ini, kemudian menanggung segala akibatnya dan solusi dari pemerintah sekedar di subsidi secara seragam dari uang rakyat juga dari hasil lebih atas biaya kenaikan BBM? Persoalan inilah yang harus benar-benar dicermati secara serius dan menyeluruh untuk menyelesaikan kemandirian masyarakat, dimulai dengan sosialisasi, pembahasan, dan memberikan keteladanan dalam pembudidayaan bahan baku terbarukan dari lima puluh jenis tanaman, yang paling ramah lingkungan dan mudah dijangkau masyarakat di pulau Jawa, yaitu Jarak Pagar.
Manfaat budidaya tanaman jarak pagar dari proses pasca panen sampai hasil minyaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara masal, sehingga ketergantungan terhadap beban ekonomi yang selama ini dibelanjakan untuk membeli minyak bumi terasa ringan. Pemerintah propinsi kabupaten dan kota dapat menganggarkan didalam APBDnya untuk memberikan dukungan financial baik berupa bibit lahan kritis yang tidak di mafaatkan maupun bantuan operasional kepada petani, demikian pula pemberdayaan Sumber daya manusianya.
Belum terlihat secara transparan angka-angka revitalisasi pertanian untuk alternatif BBM khususnya tanaman yang murah terjangkau dan memasyarakat. Hal ini disebabkan tidak diprogramkan pada APBD pemerintahan kabupaten dan kota secara jelas dan terinci, melainkan hanya yang terprogram pada anggaran di Pemerintah Pusat saja. Atas dasar fenomena diatas, agar ada sinkronisasi antara lembaga swasta maka hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi untuk menterjemahkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui payung hukum Keputusan Pemerintah Tgl 1 Oktober 2005, Inpres No 1/ 2006 dan Perpres No 5/ 2006, guna mewujudkan pemberdayaan melalui peluang yang tepat yaitu program implementasi Jarak Pagar sebagai Bahan Bakar Alternatif Pengganti BBM dalam Pemberdayaan kemandirian Masyarakat Indonesia.


Budidaya Jarak Pagar Sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan

Dari 50 jenis bahan nabati lainnya yang dapat digunakan untuk pembuatan biodesel tersebut, Jarak Pagar adalah yang paling produktif dan ekonomis untuk dikembangkan bagi masyarakat marginal. Berbagai manfaat yang berarti dari tanaman jarak Pagar antara lain :
  • Pengembangan tanaman Jarak pagar ( Jatropha curcas ) sebagai bahan baku biofuel mempunyai potensi yang sangat besar karena selain menghasilkan minyak dengan produktifitas tinggi, juga dapat berfungsi sebagai pengendali erosi serta memperbaiki tanah.
  • Produksi biofuel dari tanaman jarak pagar lebih menguntungkan karena harganya murah, ramah lingkungan, melibatkan rakyat banyak, teknologinya sederhana, tanaman sudah dikenal sejak lama, serta potensi bahan baku dan pangsa pasar cukup besar.
  • Pengembangan biodesel jarak pagar akan memacu masyarakat secara spontan menanam tanaman jarak pagar di pekarangan, lahan kritis, lahan tidur sehingga membantu memepercepat tercapainya Program Pemerintah untuk mengembangkan Kemandirian masyarakat dan tidak tergantung pada berbagai subdidi yang saat ini berkembang.
  • Pengembangan biodesel Jarak Pagar akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya sekaligus mengurangi kemiskinan dan membangun tumbuhnya ekonomi pedesaan.
  • Pengembangan tanaman Jarak Pagar untuk biodsel akan memperkuat ekonomi pedesaan karena masyarakat bisa menanam dan memanfaatkannya sendiri (subsisten), jadi tidak harus tergantung kepada BBM


MASUKAN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH KABUPATEN /KOTA

Membuat Proyek Sentra Tanaman Jarak Pagar Yang Meliputi :

  • Melakukan Identifikasi lahan-lahan kritis/marginal dan tanah pekarangan rakyat yang bekerjasama dengan Kabupaten Kota diseluruh Indonesia.
  • Membuat lahan tanah percontohan dalam skala yang lebih luas bagi masyarakat di desa dan menyediakan bibit unggul agar masyarakat memperoleh dengan mudah dan murah kalau perlu secara gratis bagi masyarakat yang ingin mengembangkannya agar tidak tergantung dengan subsidi langsung dari Pemerintah
  • Memberikan bimbingan dan Pendampingan serta menumbuhkan antusiasme secara berkesinambungan dalam teknik pembibitan, budidaya, serta teknik produksi biji sampai dengan pemasaran. Dan segala manfaat terhadap semua bagian tanaman Jarak Pagar mulai dari daun, buah, biji, daging buah, getah, minyak biji, bungkil biji maupun cangkang biji agar potensi secara keseluruhan memberikan manfaat dan dapat berproduksi komersial sehingga masyarakat dapat mandiri membantu Pertumbuhan Perekonomian dan Pendapatan Pemerintah Daerah setempat.
  • Mendukung Program Pemerintah di bidang Pertanian untuk mempercepat Pemberdayaan masyarakat dalam diversifikasi Sumber Energi terbarukan salah satunya Penyiapan Bahan baku pembuatan Biodesel / Minyak bakar dari Jarak Pagar agar angka Kemiskinan di Jawa Timur semakin berkurang.

0 komentar

Posting Komentar