PEMBERDAYAAN koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM)
merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas
masyarakat Indonesia, menurut Hosting Murah Indonesia Indositehost.com.
Dalam rangka memberdayakan KUMKM dan berkaitan dengan permasalahan yang
dihadapi saat ini, kebijakan dan program utama yang telah dan akan
terus dilaksanakan pemerintah di antaranya memberikan perhatian atas
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan KUMKM. Pada 2007 pemerintah
melaksanakan skema pembiayaan khusus yaitu KUR bagi KUMKM yang memiliki
potensi usaha yang layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis
perbankan. KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses KUMKM terhadap
lembaga keuangan (bank) sehingga KUMKM yang usahanya layak, tapi belum
layak bank (bankable), memperoleh kesempatan mengembangkan usaha
menjadi lebih produktif.
Sebagai langkah terobosan, KUR menunjukkan perkembangan yang nyata.Penyaluran KUR sejak Januari 2008 telah membiayai berbagai sektor ekonomi yang dilakukan masyarakat, dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Memperhatikan kemanfaatan KUR,ke depan penyalurannya semakin diperluas dengan prosedur diusahakan semakin mudah dan proses yang lebih cepat. Di samping itu,mulai 2010 bank pelaksana KUR menjadi 19 yaitu BRI, Mandiri, BNI,BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin, ditambah 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu Bank DKI, BPD Jabar dan Banten,BPD Jawa Tengah,BPD Jawa Timur, BPD DI Yogyakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Utara,BPD Maluku,dan BPD Papua.
Realisasi penyaluran KUR sampai Februari 2010 sebesar Rp17,88 triliun untuk 2.505 juta debitur,dengan rata-rata kredit senilai Rp7,14 juta.Distribusi penyaluran KUR yang paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran, dan hotel serta sektor pertanian. Sementara itu pemanfaatan KUR terbesar adalah di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, dalam kerangka pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, pemerintah telah dan akan memberikan berbagai fasilitas antara lain: (a) penyediaan dana bagi perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro melalui 1.600 koperasi,(b) kredit usaha dari dana surat utang pemerintah (SUP-005), (c) perkuatan permodalan dengan pola kemitraan, (d) linkage program antara bank umum dan koperasi,( e) pembiayaan produktif konvensional dan syariah, dan (f) bantuan penyediaan dana.
Pada 2006 pemerintah telah menginisiasi pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dalam pelaksanaannya,LPDB melakukan penghimpunan dana bergulir yang telah disalurkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM). Skim pendanaan bagi UMKM lainnya yang khusus bagi petani adalah melalui sistem resi gudang (SRG). Skim pendanaan ini untuk memperluas akses agar UMKM mendapatkan pembiayaan yang mudah dan dapat diakses pada saat yang tepat. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan bagi koperasi, pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK).Penerbitan SUK untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di luar perbankan.
Pemasaran
Dalam rangka membuka akses yang lebih luas di bidang pemasaran, pemerintah melaksanakan promosi produk KUMKM. Upaya yang dilakukan melalui fasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran di dalam dan luar negeri. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun adalah Small Medium Enterprises and Cooperative (SMESCo), UKM Festival yang menjadi ajang interaksi bisnis dan investasi para pelaku usaha.Juga diselenggarakan Pameran SMESCO Tematik yaitu SMESCO Fesyen & Aksesoris Expo dan SMESCO Food & Packging Expo.
Di samping itu, beberapa pameran dalam negeri yang diikuti antara lain pameran Inter-Food- Inter-Pak, Festival Batik Pekalongan, dan Pameran Produk Ekspor (PPE).Juga diprogramkan promosi produk KUMKM melalui pameran luar negeri di lima zona perdagangan yaitu Asia, Eropa, Australia, Timur Tengah,dan Afrika. Fasilitasi diberikan pada produk antara lain furnitur, aksesori rumah (home accessories), garmen, perhiasan (jewelry), dan kerajinan tangan (handycraft).
Di samping itu, pemerintah juga memberikan kepastian lokasi usaha bagi para pedagang mikro dan kecil dalam melakukan aktivitas perdagangan barang/jasa produk KUMKM, termasuk produk industri kreatif di daerah, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Kemenkop dan UKM sejak 2005 hingga sekarang juga telah melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Untuk mengembangkan sinergitas lebih optimal, pengelolaan pasar akan diserahkan pada koperasi yang beranggotakan pedagang mikro dan kecil setempat.
Untuk mengoptimalkan peran di bidang pemasaran, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM telah membangun gedung pusat pemasaranSMEsCoUKMsekaligusmembentuk Badan Layanan Umum di bidang pemasaran yang disebut sebagai Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM).
Pemasyarakatan Kewirausahaan dan Pengembangan Wirausaha Baru
Konsep kewirausahaan (entrepreneurship) adalah merujuk pada kepribadian tertentu yaitu pribadi yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri, mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri,serta mampu menerapkan tujuan yang ingin dicapai atas pertimbangannya sendiri. Setiap usaha yang dijalankan bahkan oleh mereka yang sukses senantiasa dimulai dengan adanya semangat kewirausahaan. Kewirausahaan bukanlah sekadar perdagangan, melainkan maknanya jauh lebih dalam yaitu yang berkenaan dengan mental manusia, rasa percaya diri,efisiensi waktu, kreativitas, ketabahan, keuletan, kesungguhan, dan moralitas dalam menjalankan usaha mandiri.
Tujuannya untuk mempersiapkan tiap individu maupun masyarakat agar dapat hidup layak. Untuk itu,pemerintah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) antara lain di bidang kewirausahaan,keterampilan teknis, dan teknik manajerial. Diklat kewirausahaan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi UMKM. Diklat keterampilan teknis ditujukan untuk meningkatkan keterampilan yang bersifat teknis serta meningkatkan mutu produk. Pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) juga diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi para peserta didik di lembaga pendidikan pedesaan/santri.
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan calon wirausaha di berbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri, sekaligus meningkatkan peran serta lembaga diklat pedesaan. Bidang keterampilan usaha yangdikembangkan melalui TPKU antara lain automotif, elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan agrobisnis. Dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM), pemerintah mengembangkan peningkatan kualitas SDM pengelola LKM agar memiliki kompetensi di bidangnya. Kepemilikan kompetensi ini dibuktikan dengan pemberian sertifikasi profesi melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi.
Sejalan dengan program tersebut di atas, dalam rangka pengembangan pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan dengan menjadikan masyarakat sebagai motor penggerak,dikembangkan pula model pembangunan One Village One Product (OVOP). Program pengembangan OVOP telah dilakukan pada beberapa daerah antara lain Cianjur, Garut (Jawa Barat), Kabupaten Bangli,dan Badung (Bali). Pada 2010 dikembangkan di Jawa Tengah,Jawa Timur,Sumatera Utara,Sumatera Selatan,dan Nusa Tenggara Barat. Komoditas yang dikembangkan antara lain agrobisnis (hortikultura), kerajinan kulit,dan produk industri kreatif.
Gemaskop
Untuk merangsang budaya berkoperasi di kalangan masyarakat, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop). Gemaskop diharapkan dapat merangsang dan memicu peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun ekonomi di wilayahnya. Karena itu, pemantapan budaya koperasi melalui usaha-usaha diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan serta rasa kesadaran berkoperasi bagi masyarakat. Sebagai upaya menyukseskan Gemaskop, Kemenkop dan UKM telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM.
MoU ini dilakukan mengingat peran perempuan di bidang koperasi sangat besar. Selain itu, mayoritas koperasi yang sukses pengurusnya juga perempuan. Dalam rangka membentuk dan menguatkan Gemaskop, Kemenkop dan UKM telah menyiapkan harmonisasi peraturan perundangundangannya, desiminasi dan pendidikan, penerapan jati diri koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,serta mengajak seluruh stakeholder. Selain itu, panitia nasional dengan keanggotaan tetap juga dibentuk. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dibentuk panitia pelaksana daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Sejalan dengan itu, penguatan terhadap institusi pemberdayaan koperasi pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah dikemukakan di atas,koperasi dan UMKM diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lain sehingga dapat lebih berperan signifikan dalam upaya mencapai target-target pertumbuhan ekonomi nasional, mengatasi pengangguran,dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Instansi lain di tingkat pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait juga diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pemberdayaan KUKM sehingga pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
http://www.lautanindonesia.com/blog/benisetiawan/blog/12233/pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro-kecildan-menengah
Sebagai langkah terobosan, KUR menunjukkan perkembangan yang nyata.Penyaluran KUR sejak Januari 2008 telah membiayai berbagai sektor ekonomi yang dilakukan masyarakat, dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Memperhatikan kemanfaatan KUR,ke depan penyalurannya semakin diperluas dengan prosedur diusahakan semakin mudah dan proses yang lebih cepat. Di samping itu,mulai 2010 bank pelaksana KUR menjadi 19 yaitu BRI, Mandiri, BNI,BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin, ditambah 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu Bank DKI, BPD Jabar dan Banten,BPD Jawa Tengah,BPD Jawa Timur, BPD DI Yogyakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Utara,BPD Maluku,dan BPD Papua.
Realisasi penyaluran KUR sampai Februari 2010 sebesar Rp17,88 triliun untuk 2.505 juta debitur,dengan rata-rata kredit senilai Rp7,14 juta.Distribusi penyaluran KUR yang paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran, dan hotel serta sektor pertanian. Sementara itu pemanfaatan KUR terbesar adalah di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, dalam kerangka pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, pemerintah telah dan akan memberikan berbagai fasilitas antara lain: (a) penyediaan dana bagi perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro melalui 1.600 koperasi,(b) kredit usaha dari dana surat utang pemerintah (SUP-005), (c) perkuatan permodalan dengan pola kemitraan, (d) linkage program antara bank umum dan koperasi,( e) pembiayaan produktif konvensional dan syariah, dan (f) bantuan penyediaan dana.
Pada 2006 pemerintah telah menginisiasi pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dalam pelaksanaannya,LPDB melakukan penghimpunan dana bergulir yang telah disalurkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM). Skim pendanaan bagi UMKM lainnya yang khusus bagi petani adalah melalui sistem resi gudang (SRG). Skim pendanaan ini untuk memperluas akses agar UMKM mendapatkan pembiayaan yang mudah dan dapat diakses pada saat yang tepat. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan bagi koperasi, pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK).Penerbitan SUK untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di luar perbankan.
Pemasaran
Dalam rangka membuka akses yang lebih luas di bidang pemasaran, pemerintah melaksanakan promosi produk KUMKM. Upaya yang dilakukan melalui fasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran di dalam dan luar negeri. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun adalah Small Medium Enterprises and Cooperative (SMESCo), UKM Festival yang menjadi ajang interaksi bisnis dan investasi para pelaku usaha.Juga diselenggarakan Pameran SMESCO Tematik yaitu SMESCO Fesyen & Aksesoris Expo dan SMESCO Food & Packging Expo.
Di samping itu, beberapa pameran dalam negeri yang diikuti antara lain pameran Inter-Food- Inter-Pak, Festival Batik Pekalongan, dan Pameran Produk Ekspor (PPE).Juga diprogramkan promosi produk KUMKM melalui pameran luar negeri di lima zona perdagangan yaitu Asia, Eropa, Australia, Timur Tengah,dan Afrika. Fasilitasi diberikan pada produk antara lain furnitur, aksesori rumah (home accessories), garmen, perhiasan (jewelry), dan kerajinan tangan (handycraft).
Di samping itu, pemerintah juga memberikan kepastian lokasi usaha bagi para pedagang mikro dan kecil dalam melakukan aktivitas perdagangan barang/jasa produk KUMKM, termasuk produk industri kreatif di daerah, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Kemenkop dan UKM sejak 2005 hingga sekarang juga telah melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional. Untuk mengembangkan sinergitas lebih optimal, pengelolaan pasar akan diserahkan pada koperasi yang beranggotakan pedagang mikro dan kecil setempat.
Untuk mengoptimalkan peran di bidang pemasaran, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM telah membangun gedung pusat pemasaranSMEsCoUKMsekaligusmembentuk Badan Layanan Umum di bidang pemasaran yang disebut sebagai Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM).
Pemasyarakatan Kewirausahaan dan Pengembangan Wirausaha Baru
Konsep kewirausahaan (entrepreneurship) adalah merujuk pada kepribadian tertentu yaitu pribadi yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri, mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri,serta mampu menerapkan tujuan yang ingin dicapai atas pertimbangannya sendiri. Setiap usaha yang dijalankan bahkan oleh mereka yang sukses senantiasa dimulai dengan adanya semangat kewirausahaan. Kewirausahaan bukanlah sekadar perdagangan, melainkan maknanya jauh lebih dalam yaitu yang berkenaan dengan mental manusia, rasa percaya diri,efisiensi waktu, kreativitas, ketabahan, keuletan, kesungguhan, dan moralitas dalam menjalankan usaha mandiri.
Tujuannya untuk mempersiapkan tiap individu maupun masyarakat agar dapat hidup layak. Untuk itu,pemerintah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) antara lain di bidang kewirausahaan,keterampilan teknis, dan teknik manajerial. Diklat kewirausahaan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi UMKM. Diklat keterampilan teknis ditujukan untuk meningkatkan keterampilan yang bersifat teknis serta meningkatkan mutu produk. Pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) juga diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi para peserta didik di lembaga pendidikan pedesaan/santri.
Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan calon wirausaha di berbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri, sekaligus meningkatkan peran serta lembaga diklat pedesaan. Bidang keterampilan usaha yangdikembangkan melalui TPKU antara lain automotif, elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan agrobisnis. Dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM), pemerintah mengembangkan peningkatan kualitas SDM pengelola LKM agar memiliki kompetensi di bidangnya. Kepemilikan kompetensi ini dibuktikan dengan pemberian sertifikasi profesi melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi.
Sejalan dengan program tersebut di atas, dalam rangka pengembangan pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan dengan menjadikan masyarakat sebagai motor penggerak,dikembangkan pula model pembangunan One Village One Product (OVOP). Program pengembangan OVOP telah dilakukan pada beberapa daerah antara lain Cianjur, Garut (Jawa Barat), Kabupaten Bangli,dan Badung (Bali). Pada 2010 dikembangkan di Jawa Tengah,Jawa Timur,Sumatera Utara,Sumatera Selatan,dan Nusa Tenggara Barat. Komoditas yang dikembangkan antara lain agrobisnis (hortikultura), kerajinan kulit,dan produk industri kreatif.
Gemaskop
Untuk merangsang budaya berkoperasi di kalangan masyarakat, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop). Gemaskop diharapkan dapat merangsang dan memicu peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun ekonomi di wilayahnya. Karena itu, pemantapan budaya koperasi melalui usaha-usaha diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan serta rasa kesadaran berkoperasi bagi masyarakat. Sebagai upaya menyukseskan Gemaskop, Kemenkop dan UKM telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi dan UMKM.
MoU ini dilakukan mengingat peran perempuan di bidang koperasi sangat besar. Selain itu, mayoritas koperasi yang sukses pengurusnya juga perempuan. Dalam rangka membentuk dan menguatkan Gemaskop, Kemenkop dan UKM telah menyiapkan harmonisasi peraturan perundangundangannya, desiminasi dan pendidikan, penerapan jati diri koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,serta mengajak seluruh stakeholder. Selain itu, panitia nasional dengan keanggotaan tetap juga dibentuk. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dibentuk panitia pelaksana daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Sejalan dengan itu, penguatan terhadap institusi pemberdayaan koperasi pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah dikemukakan di atas,koperasi dan UMKM diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lain sehingga dapat lebih berperan signifikan dalam upaya mencapai target-target pertumbuhan ekonomi nasional, mengatasi pengangguran,dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Instansi lain di tingkat pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait juga diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pemberdayaan KUKM sehingga pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
http://www.lautanindonesia.com/blog/benisetiawan/blog/12233/pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro-kecildan-menengah
ini kisah nyata saya . . . .
BalasHapusperkenalkan nama saya zalinah aruf, saya berasal dari kota Bandung saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusaan Yogyakarta.dimana saya sudah hampir kurang lebih tiga tahun lamanya saya bekerja di perusaan itu.
Keinginan saya dan impian saya yang paling tinggi adalah ingin mempunyai usaha atau toko sendiri,namun jika hanya mengandalkan gaji yah mungkin butuh waktu yang sangat lama dimana belum biaya kontrakan dan utan yang menumpuk justru akan semakin sulit dan semakin lama impian itu tidak akan terwujud
saya coba" buka internet dan saya lihat postingan orang yg sukses di bantu oleh seorang kyai dari sana saya coba menghubungi beliau, awalnya saya sms terus saya di suruh telpon balik disitulah awal kesuksesan saya.jika anda ingin mendapat jalan yang mudah untuk SOLUSI MUDAH, CEPAT LUNASI UTANG ANDA, DAN MASALAH EKONOMI YG LAIN, TANPA PERLU RITUAL, PUASA DLL. lewat sebuah bantuan penarikan dana ghoib oleh seorang kyai pimpinan pondok pesantren shohibul Qur’an. dan akhirnya saya pun mencoba menghubungi beliyau dengan maksut yang sama untuk impian saya dan membayar hutang hutang saya.puji syukur kepada tuhan yang maha esa melalui bantuan beliau.kini sy buka usaha distro di bandung.
Sekali lagi Saya mau mengucapkan banyak terimah kasih kepada K.h. Muh. Safrijal atas bantuannya untuk mencapai impian saya sekarang ini. Untuk penjelsan lebis jelasnya silahkan >>>>>>>>KLIK SOLUSI TEPAT DISINI<<<<<<<<<
Anda tak perlu ragu atau tertipu dan dikejar hutang lagi, Kini saya berbagi pengalaman sudah saya rasakan dan buktikan. Semoga bermanfaat. Amin..