SUMENEP
– Penanganan gizi buruk maupun kurang gizi, kata Kadinkes Sumenep Jetty
Nurdyah, tahun ini mendapat anggaran dari APBD sebesar Rp 400 juta
lebih. Selain itu, ada dana dari Pemprov dan Kementerian Kesehatan.
“Saya
sudah instruksikan pada jajaran puskesmas agar turun ke lapangan agar
kasus gizi buruk terdeteksi semua,” kata Jetty, Sabtu (18/2).Selama tahun 2011 lalu, terdeteksi 51 kasus gizi buruk di wilayah Sumenep, semuanya tertangani dengan baik dan tinggal satu balita yang penanganannya dilanjutkan pada tahun ini. “Jadi, untuk meminimalisir kasus gizi buruk ini semua kader dan perangkat dinas kesehatan dikerahkan secara optimal,” terangnya.
Untuk Posyandu, kata dia, ada 5.744 kader yang tersebar di daratan maupun kepulauan. Logika penempatan kader yakni setiap 700 penduduk ada posyandu. “Dari posyandu ini, maka semua akan terdeteksi sekaligus pemantauan perkembangan kesehatan balita,” tandasnya.
Sedangkan dua balita yang masuk rumah sakit dr Moh Anwar Kabupaten Sumenep sudah sempat ditangani di Puskesmas. Namun, karena terserang diare dalam waktu lama, maka perkembangan kondisi tubuh balita tersebut semakin kurang baik.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura telah mendeteksi delapan balita yang masuk kategori gizi buruk. Satu diantaranya, di wilayah kepulauan dan sisanya di wilayah darat.
“Sejak Januari hingga pertengahan Februari 2012 ini ada delapan balita yang terdeteksi gizi buruk yang merupakan temuan baru,” kata Jetty Nurdyah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Jumat (17/2) siang.
Secara riil dilapangan ada sembilan balita, yakni satu balita merupakan temuan kasus 2011 lalu yang ditangai tahun 2012 ini. “Dalam penanganan kasus gizi buruk ini perlu keterlibatan aktif pihak orang tua, Dinkes dan jajarannya tidak mungkin mengwasi selama 24 jam,” ujarnya
Posted on 18 February 2012 by admin
Sumber http://www.liputanmadura.com
0 komentar
Posting Komentar